Sang Reformis Hukum Nan Sunyi

No comment 12 views
banner 160x600
banner 468x60

Jakarta - Menjelang keberangkatan dari Paris ke Amsterdam, saya membaca status seorang teman baik di media sosial. Ia menulis kabar duka cita terkait berpulangnya Supriyadi Widodo Eddyono, direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) --sebuah lembaga penelitian hukum yang fokus pada pembaruan kebijakan pidana di Indonesia yang berbasis di Jakarta. Saya tersentak. Seakan tidak percaya.

Bagi publik kebanyakan, nama Supi --panggilan akrabnya-- mungkin tidak sepopuler rekan-rekan peneliti atau cum aktivis seangkatannya, seperti Emerson Yunto, mantan koordinator divisi hukum dan peradilan ICW, atau Titi Anggraini, direktur eksekutif Perludem yang kerap wara-wiri di layar kaca sehingga (mungkin) lebih akrab di mata masyarakat. Namun, bagi lingkaran pengambil kebijakan hukum atau siapa pun yang mendorong reformasi hukum di Indonesia, konsistensi dan persistensinya dalam mengawal transisi reformasi hukum tercatat dengan baik dalam ingatan.

Supi tidak hanya piawai bertungkus lumus dengan data dan referensi, namun juga terlibat aktif dan berpikir untuk menutup lubang-lubang sejumlah produk legislasi peninggalan Orde Baru --ataupun sesudahnya-- yang bercorak otaritarian melalui sejumlah judicial review, atau sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (amicus curae) ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Dan, banyak inisiatif yang dilakukannya mendulang hasil yang positif tanpa sorak sorai media. Ia tipikal seorang reformis hukum yang lebih senang bekerja dalam sunyi.

Legenda Tiga Eddyono

Bagi almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, namanya masuk dalam sebuah "legenda" bersama dua saudaranya. Kebetulan ketiga Eddyono ini masuk ke Jurusan Hukum yang sama pul: Hukum Pidana. Di generasi saya, nama keluarga ini kerap dibicarakan dan dikutip untuk merepresentasikan sebuah standar akademik yang ketat dan serius bagi calon seorang sarjana hukum dari Bulaksumur.

Dari ketiga Eddyono yang bergelar sarjana hukum itu, Supi merupakan kloter kedua dari keluarganya yang mengenyam pendidikan di salah satu Fakultas Hukum tertua di Indonesia itu. Kakaknya, Sri Widati Eddyono, menyelesaikan doktor hukum dari salah satu universitas di Australia, dan saat ini mengabdikan diri sebagai pengajar di almamaternya itu. Demikian juga adiknya, Lutfi Widagdo Eddyono, seorang peneliti di Mahkamah Konstitusi, yang sedang berjuang meraih gelar doktor hukum di Turki.

Ia memang tidak mempunyai kualifikasi formal sebagai doktor hukum, namun setiap orang yang pernah berinteraksi dengannya tidak akan pernah menyangsikan bahwa kompetensinya di bidang hukum dan kebijakan pemidanaan serta hak asasi manusia melebihi kualitas sejumlah doktor hukum di republik ini. Banyak kajian dan policy paper dengan kualitas prima yang dihasilkannya membantu para pengambil keputusan hukum di Indonesia untuk mendesain dan kompas kebijakan hukum dengan baik.

Jejak Rekam

Supi memulai kariernya sebagi peneliti di lembaga hak asasi manusia, ELSAM. Setelah beberapa tahun bekerja di lembaga itu, ia kemudian menjadi staf ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di komisi negara independen itu, ia merupakan salah seorang aktor intelektual yang terlibat aktif menanam fondasi apa dan bagaimana seharusnya salah satu lembaga hasil reformasi itu mengaransi prinsip-prinsip negara hukum diletakkan secara tepat.

Setelah bekerja di LPSK, ia kembali ke ICJR, sebuah rumah di mana ia ikut mendirikan, untuk lebih spesifik mendorong reformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia yang berjalan lambat. Ia percaya bahwa ide itu harus "berkaki". Menurutnya, seorang peneliti yang baik tidak hanya mampu menganalisis persoalan hukum Indonesia yang kompleks secara verbal an sich, namun juga harus mampu menuliskan pikirannya itu dengan argumen yang teratur, dalam, dan terukur.

Ia mungkin bukan tipikal peneliti dan penulis kolom hukum yang populer dan produktif, namun bentangan empiris karya dan penelitian yang dihasilkannya seperti Praperadilan: Teori, Sejarah dan Praktiknya dan Kompilasi Putusan MK dan Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berimplikasi besar dalam peta dan perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang.

Bagi anak-anak muda di generasi saya yang ingin terlibat aktif mendorong perubahan, ia juga idola dan mentor par excellent. Kehangatan dan kepercayaannya pada anak-anak muda untuk lebih jauh terlibat mendorong perubahan membuat ide pembaruan hukum di Indonesia tidak akan pernah lekang dimakan masa. Satu generasi dari anak bangsa telah berutang banyak kepadanya dalam soal itu.

Jika boleh meringkas dalam dua kata, meminjam terminologi Antonio Gramsci, Supi merupakan salah satu model "intelektual organik" dalam dunia hukum Indonesia. Ia tidak hanya cakap menuangkan ide-ide reformasi hukum yang brilian, namun juga mampu mengimplementasikan ide dalam sejumlah aktivitas sebagai pengacara publik dengan caranya sendiri

Yang Maha Kuasa mungkin terlalu cepat untuk memanggilnya, namun jejak rekam dan kontribusinya pada republik ini sudah melampaui apa yang sudah dilakukan warga negara di usianya. Beristirahatlah, Mas...mimpi dan tawamu akan selalu bersama kami! Adieu.

Erwin Natosmal Oemar research fellow School of Transnational Governance, European University Institute, Ketua DPP IKADIN

 

sumber : https://news.detik.com/kolom/3797277/sang-reformis-hukum-nan-sunyi

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Sang Reformis Hukum Nan Sunyi"